GEBRAK: Trans Palu Harus Dipertahankan, Bukan Dihentikan

Palu, Pikirkan.com – Dukungan terhadap keberadaan Bus Trans Palu terus mengalir. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Bersama Rakyat Antikorupsi (GEBRAK) menjadi salah satu pihak yang dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana penghentian operasional transportasi publik tersebut.

Dalam keterangannya, GEBRAK menilai Trans Palu merupakan bentuk konkret kepedulian Pemerintah Kota Palu terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat yang aman, murah, dan nyaman. Program ini juga dipandang sebagai langkah maju dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih tertib dan ramah lingkungan.

“Trans Palu adalah program pelayanan publik, bukan kegiatan bisnis. Negara tidak seharusnya mencari keuntungan dari rakyat, melainkan menyediakan fasilitas yang meringankan beban masyarakat,” tegas, Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat GEBRAK, Thomy Kristianto. Selasa (21/10).

LSM tersebut menilai bahwa meskipun tingkat penggunaan Trans Palu masih tergolong rendah, hal itu bukan alasan untuk menghentikan layanan. Sebaliknya, situasi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi dan pembenahan sistem agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

GEBRAK mengusulkan agar Pemerintah Kota Palu mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan Bus Trans Palu sebagai transportasi menuju tempat kerja. Kebijakan ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat umum serta memperkuat budaya penggunaan transportasi publik di lingkungan perkotaan.

Selain itu, lembaga tersebut mendorong perluasan koridor Trans Palu dan penambahan angkutan pengumpan (feeder) yang menjangkau kawasan hunian padat dan daerah pinggiran kota. Upaya ini diyakini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi publik dan menumbuhkan minat untuk beralih dari kendaraan pribadi.

Menurut Thomy, Trans Palu juga berperan penting dalam mengurangi kemacetan dan emisi gas buang, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kota yang lebih bersih. Dengan sistem transportasi yang efisien, masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi melalui penghematan biaya perjalanan dan peningkatan produktivitas.

“Wacana penghentian Trans Palu adalah langkah yang tidak berpihak kepada rakyat. Program ini harus dipertahankan sebagai bagian dari pelayanan dasar yang wajib disediakan negara,” ujarnya.

GEBRAK juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Palu yang tetap mempertahankan keberlangsungan Trans Palu di tengah berbagai kendala teknis dan finansial.

“Sikap Wali Kota patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Kami mendukung penuh agar Trans Palu terus dikembangkan menjadi transportasi unggulan Kota Palu,” katanya.

GEBRAK menegaskan bahwa mempertahankan Bus Trans Palu berarti memperkuat fondasi kota yang maju dan berkeadilan. Transportasi publik bukan sekadar sarana mobilitas, tetapi juga instrumen sosial yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat.

“Trans Palu adalah milik rakyat, dan menghentikannya berarti mundur dari semangat pelayanan publik. Pemerintah harus menjadikannya prioritas dalam membangun wajah baru Kota Palu yang modern, inklusif, dan peduli pada kebutuhan warganya,” tutupnya.